Semakin Mantap! Biro Kesra Kuatkan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Melalui Rakor Kesra Non Pelayanan Dasar II Se-Provinsi Jambi

Biro Kesra Setda Provinsi Jambi melaksanakan Rapat Koordinasi  dan Sinkronisasi Kebijakan Kesra Non Pelayanan Dasar II Se-Provinsi Jambi Tahun 2022. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 13 s.d 15 Juli 2022 di Hotel Luminor, Kota Jambi. Urusan Kesra Non Pelayanan Dasar II salah satunya mencakup urusan terkait Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Peserta Rakor terdiri dari Dinas yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi, Dinas Sosial Dukcapil Provinsi Jambi, Bappeda Provinsi Jambi, BPKPD Provinsi Jambi, Bagian Kesra Setda Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi, dan Instansi Vertikal (Polda Jambi, Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, dan Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Asuhan Anak Alyatama) Materi yang disajikan terkait Kebijakan Setda urusan Kesra Non Pelayanan Dasar II, Kebijakan Nasional, Instansi vertikal, dan Daerah terkait Perlindungan Perempuan dan Anak, Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Anak di Provinsi Jambi, Perlindungan Perempuan dan Anak dari aspek hukum dan penindakan, serta Perencanaan dan Penganggaran Program terkait Perempuan dan Anak. Tema yang diangkat adalah, Melalui Rakor Kesra, Kita Tingkatkan Koordinasi dan Fasilitasi  Pelaksanaan Pencegahan dan Perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menuju Jambi Mantap 2021-2024”.

Wakil Gubernur Jambi, Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I., dalam sambutannya pada Acara Pembukaan menekankan pentingnya pelaksanaan Rakor ini sebagai wadah penyamaan persepsi juga sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah terkait perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan Visi Jambi Mantap 2021-2024. Turut mendampingi dalam Acara Pembukaan ini Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. H. Apani Saharudin dan Kepala Biro Kesra yang dalam hal ini diwakili oleh Edison, S.E.,M.A.P. selaku Kabag Kesra Non Pelayanan Dasar. Untuk Narasumber Pusat langsung disampaikan oleh Pejabat Eselon I Kemenko Bidang PMK/Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda yang didampingi oleh Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan, beserta para pejabat fungsional teknis. Kepala Dinas P3AP2 Provinsi Jambi dan Kepala Dinas Nakertrans Provinsi Jambi juga langsung menyampaikan materi pada Rakor ini. Materi lainnya disampaikan oleh pejabat pada Polda Jambi, Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, BPKPD Provinsi Jambi, dan Bappeda Provinsi Jambi. Kabag Kesra Non Pelayanan Dasar, Edison, S.E.,M.A.P. di penghujung Rakor memandu penyusunan rekomendasi. Adapun rumusan Rekomendasi Rakor adalah perlunya pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di setiap Pemda, perlunya kerja sama Pemda dengan pihak-pihak terkait dalam Perlindungan Perempuan dan Anak, penyeragaman pelaksanaan Urusan PP dan PA pada Bagian Kesra Setda Kabupaten/Kota, dukungan anggaran untuk pelaksanaan koordinasi Program PP dan PA, dan penyiapan Surat Edaran Gubernur Jambi untuk hasil Rakor.